Bukan Sekadar Memilih, Ansor Ponorogo Dorong Pemuda Melek Hukum Pemilu

ANSORPONOROGO — PC GP Ansor Ponorogo mendorong penguatan literasi hukum kepemiluan melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu. Upaya ini diarahkan untuk memperluas pemahaman kader dan masyarakat terhadap aturan pemilu.

Gagasan tersebut disampaikan dalam koordinasi PC GP Ansor Ponorogo bersama Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Pertemuan ini membahas optimalisasi JDIH sebagai sumber informasi hukum kepemiluan yang dapat diakses masyarakat.

Sekretaris PC GP Ansor Ponorogo, Gilang Romadon, menekankan pentingnya pencegahan melalui peningkatan pemahaman hukum. Menurutnya, kader Ansor dapat menjadi penghubung informasi resmi kepada masyarakat.

“Ansor ingin menggeser dari penindakan ke pencegahan. JDIH Bawaslu itu sumber hukum paling valid, dan kader Ansor yang ada di 21 PAC sampai desa bisa jadi jembatan agar informasi itu tidak berhenti di kantor Bawaslu saja,” ujar Gilang.

Perkuat Literasi Hukum di Kalangan Pemuda

Gilang menilai literasi hukum kepemiluan penting bagi generasi muda. Pemahaman terhadap aturan dapat membantu pemilih mengenali informasi keliru dan berbagai potensi pelanggaran.

Ia menyebut masih banyak kader yang belum mengetahui keberadaan JDIH Bawaslu. Informasi kepemiluan juga kerap beredar dalam bentuk potongan di WhatsApp dan media sosial.

Kondisi tersebut mendorong perlunya akses langsung terhadap sumber hukum yang kredibel. Informasi resmi juga perlu dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Bagi Ansor, literasi hukum tidak cukup dilakukan dengan membagikan tautan dokumen. Kader perlu memahami isi aturan agar dapat menyampaikannya kembali secara tepat kepada masyarakat.

Manfaatkan Jaringan 21 PAC dan 260 Ranting

PC GP Ansor Ponorogo memiliki 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 260 ranting. Jaringan tersebut tersebar di wilayah yang mencakup 307 desa dan kelurahan se-Kabupaten Ponorogo.

Gilang melihat jaringan ini sebagai modal untuk memperluas penyebaran informasi hukum kepemiluan. Ansor berencana menyosialisasikan JDIH Bawaslu melalui forum rutin PAC dan ranting, termasuk kegiatan Rijalul Ansor.

Selain itu, PC GP Ansor Ponorogo merencanakan konten digital bertema “Pemuda Melek Pemilu”. Konten tersebut diharapkan membantu kader dan masyarakat memahami aturan serta hak pemilih.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan sumber hukum resmi kepada generasi muda. Adapun jadwal dan bentuk pelaksanaannya masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Tegaskan Edukasi Kepemiluan yang Nonpartisan

Gilang menegaskan bahwa edukasi kepemiluan harus tetap berorientasi pada literasi hukum. Ansor tidak mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu.

Materi edukasi akan berfokus pada aturan, hak pemilih, dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Prinsip nonpartisan menjadi pegangan agar pendidikan kepemiluan tidak berubah menjadi dukungan politik praktis.

“Kami kawal demokrasinya, bukan kandidatnya,” tegas Gilang.

Menurutnya, kader perlu memahami aturan sekaligus mengetahui cara menyikapi dugaan pelanggaran. Dengan begitu, keterlibatan pemuda dapat diarahkan pada penguatan demokrasi yang bertanggung jawab.

Baca juga: Wujud Khidmah Sosial, Ansor Ponorogo Hadir untuk Masyarakat dengan Bantuan Air Bersih

Menuju Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029

PC GP Ansor Ponorogo berharap koordinasi dengan Bawaslu tidak berhenti pada pertemuan formal. Organisasi ini ingin mendorong keterlibatan kader dalam pengawasan partisipatif hingga tingkat desa.

“Kami ingin kerja sama ini tidak hanya dalam forum-forum formal di setiap kegiatan. Harapannya kader Ansor jadi pengawas partisipatif yang paham hukum dan siap bantu Bawaslu jaga Pemilu 2029 sampai di tingkat desa,” ujar Gilang.Sia

Harapan tersebut menempatkan literasi hukum sebagai bagian penting dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Kader diharapkan mampu memahami aturan dan membantu menyebarkan informasi yang benar.

Bagi PC GP Ansor Ponorogo, tantangan berikutnya adalah memastikan informasi dari sumber resmi benar-benar dipahami masyarakat. Dengan demikian, jaringan kader dapat berperan dalam memperkuat kesadaran hukum dan pengawasan pemilu yang partisipatif.

Baca juga: PC Rijalul Ansor Ponorogo Matangkan Persiapan Pengukuhan, Gus Rizmi Nyatakan Siap Hadir